June 18, 2021
psbb jawa bali

Kabar Terbaru Terkait Rencana PSBB Pulau Jawa-Bali

Beredarnya informasi mengenai memperpanjang PSBB bagi wilayah Jawa dan Bali. Infor tersebut menyebutkan tentang perpanjangan masa PSBB yang akan diterapkan sampai tanggal 28 Maret 2021. 

Dari informasi tersebut juga menjelaskan tentang beberapa aturan saat PSBB dilakukan, mulai dari pembatasan durasi kerja serta penerapan WFH (Work From Home), untuk pusat perdagangan atau perbelanjaan akan ditutup pukul 7 malam, sistem pembelajaran yang tetap via dari serta beberapa peraturan lainnya.

Akan tetapi, banyak sumber berita yang menginformasikan bahwa perpanjangan masa PSBB untuk Jawa dan Bali ini merupakan berita hoaks. Adanya aturan dari pemerintah mengenai PSBB Jawa-Bali hanya diterapkan dari tanggal 23 Januari hingga 8 Februari saja.

Menyusut soal mengapa dilakukannya PSBB kembali pada akhir Januari kemarin, Menteri Bidang Perekonomian yakni Airlangga Hartato menegaskan, adanya pertimbangan mengenai perpanjangan PSBB dikarenakan terdapat beberapa wilayah dengan angka positif korona masih cukup tinggi

Beliau juga menyampaikan soal aturan pada bidang perkantoran yang masih sama dengan sebelumnya, yakni akan tetap dibatasi untuk kapasitas kantor 25 persen, serta 75 persen diantaranya karyawan perusahaan tersebut akan melakukan pekerjaannya dari rumah atau biasa disebut sebagai WFH.

Pada sektor lain, kebijakan dan protokolnya tetap sama dengan PSBB bulan-bulan sebelumnya. Seperti menentukan kapasitas rumah ibadah sekitar 50 persen, menutup beberapa fasilitas umum, hingga operasional kendaraan transportasi yang sesuai dengan aturan yang berlaku dari pemerintah daerah.

Menteri Bidang Perekonomian yakni Airlangga Hartanto, Perpanjangan penerapan aturan tersebut juga berlaku soal pelarangan masuknya WNA (Warga Negara Asing) ke Indonesia.

Kesaksian Anies Baswedan Mengenai Penerapan PSBB Jawa-Bali Khususnya Jakarta

anies baswedan

Kepala Gubernur Jakarta, Bapak Anies Baswedan sudah memastikan bahwa tidak ada lock down atau aturan karantina yang diberlakukan di wilayah DKI Jakarta di awal bulan maret ini. Bagi Anies Baswedan kabar tentang karantina wilayah tidak pernah diutarakan oleh Pemerintah DKI Jakarta itu sendiri.

“DKI Jakarta sama sekali tidak memiliki rencana kebijakan lockdown akhir pekan kemarin. Informasi soal kebijakan rencana lockdown tersebut merupakan sebuah kabar yang berkembang pada masyarakat luas serta media. Akan tetapi kami sama sekali tidak dalam perencanaan pertimbangan apalagi sudah menetapkan aturan lockdown wilayah,” Tegas Anies. 

Gubernur Jakarta juga menegaskan bahwa mengikuti aturan yang diberlakukan adanya PSBB dari 23 Januari 2021 sampai dengan 8 Februari 2021 untuk wilayah Jawa-Bali sesuai dengan  arahan dari pemerintah pusat. Namun untuk bulan Maret ini PSBB Jawa-Bali sudah diselesaikan, tapi akan selalu ada kemungkinan untuk penerapan PSBB tiba-tiba.

“Tentu kita semua harus memastikan implantasi yang terjadi di lapangan dapat berjalan dengan lancar dan juga tertib. Pembatasan sejumlah aktivitas dan protokol kesehatan menjadi aturan di dalamnya wajib kita ikuti dengan seksama, bukan hanya saat malam saja, namun setiap saat setiap waktu,” pungkas Anies.

Kesimpulan

Informasi mengenai PSBB untuk wilayah Jawa dan Bali yang terhembus kabar akan diperpanjang hingga 28 Maret 2021 merupakan berita hoaks. PSBB Jawa – Bali hanya diberlakukan hingga tanggal 8 Februari 2021 saja selanjutnya belum ada kabar khusus dari pemerintah pusat. Karena pemerintah pusat juga sedang melakukan sebuah rapat mengenai perpanjangan PSBB Jawa dan Bali.

Sebaiknya jangan langsung percaya terhadap informasi yang beredar, upayakan untuk cek terlebih dahulu informasi yang kamu baca dengan melihat sumber atau kanal berita yang menyampaikan. Cari sumber berita yang terpercaya yang dapat dipertanggungjawabkan keaslian dan kebenaran beritanya.

Menteri Dalam Negeri menjelaskan mengenai pembatasan cuma berlaku untuk beberapa daerah saja yang sesuai dengan kriteria yang diterpakan oleh pemerintah.

“Pulau Jawa menurut saya menjadi tempatnya, dan untuk wilayah lain kan bisa ditentukan oleh kepala daerah mereka sesuai data masing-masing wilayah, mereka pun juga memiliki satgasnya sendiri,” Pungkas Tito.

Tito sejatinya sudah menginstruksikan ke para gubernur dan juga walikota atau bupati soal kebijakan PSBB yang sudah disampaikan secara resmi oleh pemerintah pusat. Instruksi tersebut ditujukan ke 7 Gubernur dari masing-masing provinsi yaitu Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur, Daerah Istimewah Yogyakarta hingga Bali.

Bukan hanya gubernur saja, Instruksi tersebut juga berlaku keturunan dari 7 gubernur wilayah tersebut yang berarti ditujukan ke walikota atau bupati untuk beberapa wilayah. Seperti :

  1. Jawa Barat: Kab. Bekasi, Kab. Bogor, Kab. Cimahi, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Bekasi, Bandung Raya.
  2. Banten: Kota Tangerang, Kab. Tangerang, Kota Tangerang Selatan.
  3. Jawa Tengah: Banyumas Raya, Semarang Raya, Surakarta atau solo dan sekitar.
  4. Daerah Istimewah Yogyakarta: Kota Jogja, Kab. Bantul, Kab. Gunung Kidul, Kab. Sleman, Kab. Kulon Progo
  5. Jawa Timur: Kota Surabaya, Kota Malang
  6. Bali: Kota Denpasar.