Kapan ASN Akan Pindah Kerja ke Ibu Kota Baru?


Pemerintah pusat terus melanjutkan rencananya untuk memindahkan ibu kota negara ke Penajam Paser Utara, provinsi Kalimantan Timur. Berita terakhir, pemerintah Indonesia menamakan ibu kota negara baru nantinya dengan nama Nusantara.

Menjadi salah satu yang yang disorot dalam pembangunan ibu kota negara baru ini yaitu mobilisasi para ASN (aparatur sipil negara). Sebagaimana diketahui, beberapa kantor instansi pemerintah akan ikut dipindahkan ke Nusantara, hal ini membuat para ASN juga harus pindah kesana.

Pemindahan para ASN ke ibu kota negara baru akan dilakukan dengan bertahan setidaknya membutuhkan kurun waktu sekitar  5 tahun. Nantinya dimulai dari tahun 2023 sampai 2027. Untuk proses pemindahan ke ibu kota negara baru akan dijalankan secara bertahap tapi mengutamakan lembaga atau kementerian yang juga dipindahkan terlebih dahulu. Maka dari itu, diharapkan sekitar 20% ASN harus siap bekerja di IKN saat presiden beserta wakilnya pindah di tahun 2024.

Saat presiden dan wakil presiden sudah pindah ke ibu kota negara baru di tahun 2024, sekitar 20% ASN yang pindah di putaran pertama harus siap beraktivitas di IKN.

Tidak Semua Dipindahkan

Di akhir tahun 2019 silam, Menteri PPN atau Kepala Bappenas yakni Suharso Monoarfa menegaskan bahwa tidak seluruh ASN pindah tempat kerja di ibu kota negara baru. Kebijakan tidak memindahkan semua ASN ke IKN adalah satu dari sekitar dua alternatif yang sudah disusun pihak Bappenas, dan dua alternatif ini berupa pemindahan ASN keseluruhan serta memindahkan ASN lewat sistem persebaran.

Sekalipun tidak dipindahkan ke IKN, ASN ini bisa saja dipindahkan ke daerah lain berdasarkan posisi pekerjaan mereka di instansi pemerintahan. RUU IKN yang mengatur bahwa pihak pemerintah bisa menentukan yang mana lembaga yang tidak dipindahkan ke ibu kota negara baru. Ketetapan ini tertulis di Pasal 21 Ayat 3 RUU IKN.

Bunyi dari pasal 21 Ayat 3 untuk RUU IKN ini yaitu pemerintah pusat bisa menentukan lembaga pemerintahan yang  Lembaga Non Struktural, Non Kementerian, lembaga pemerintah lain serta ASN yang tidak akan dipindahkan lokasi kerjanya ke kawasan IKN.

Pada pasal 21 Ayat 1 seputar RUU IKN berbunyi, semua lembaga akan resmi dipindahkan kedudukannya serta mulai menjalankan pekerjaan, fungsi dan peran mereka di IKN sesuai tanggal yang ditetapkan pada peraturan presiden terkait pemindahan status IKN dari yang dulunya di DKI Jakarta ke Kaltim, dan isi dari Pasal 21 Ayat 2 mengatakan bahwa proses pemindahan kedudukan ini akan dilakukan dengan cara bertahap sesuai rencana Induk ibu kota negara baru.

Disisi lain, pemindahan untuk perwakilan lembaga/organisasi internasional dan perwakilan negara asing akan didasari oleh kesanggupan dari masing-masing yang sudah tercantum di Pasal 21 Ayat 4 RUU IKN.

 

Mulai dari Presiden

Terkait rencana tersebut, bagian staf ahli Bappenas untuk Sektor Unggulan dan Infrastruktur yang menjabat sebagai kepala yaitu Velix Vernando menegaskan bahwa kantor presiden serta wakilnya akan dilakukan pemindahan di kloter paling awal. Setelah itu disusul oleh kementerian serta lembaga-lembaga lain dan ASN.

Adapun proses pemindahan untuk tahap paling pertama ini nantinya akan diikuti sejumlah kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, lalu Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) serta Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Ketika ibu kota negara baru sudah mulai melakukan aktivitas, di sana akan diterapkan sistem otorita atau konsep daerah khusus. Lewat konsep ini, Nusantara akan dipimpin kepala otorita yang kedudukannya setingkat menteri atau sederajat.

Menteri Suharso juga mengatakan bahwa kekhususan ibu kota negara baru tentu berbeda oleh penerapan di daerah lain. Karena, pemerintah untuk daerah khusus IKN ini tidak akan mempunyai DPD kekhususan.

Untuk Bupati atau gubernur atau kepala daerah nanti juga tidak dengan sebutan gubernur serta tidak dipilih. Lalu menjalankan otonomi sebaik dan seluas-luasnya, namun terbatas dan seterusnya. Pungkas Suharso dalam rapat IKN DPR oleh pemerintah DPD.

Lewat penerapan konsep ini, pemerintah daerah IKN tidak akan mengadakan pemilihan untuk kepala daerah serta legislatif tingkat Kab/kota seperti halnya yang dilakukan di daerah lain.

Velix Vernando mengatakan, kepala otorita IKN ini akan ditunjuk serta diangkat oleh presiden secara langsung. Konsep ini seperti halnya sistem penunjukan menteri. Itu berarti tidak akan ada penyelenggaraan pemilihan umum guna memilih pemimpin daerah IKN lewat penduduk di IKN itu sendiri.

“Pemimpin akan langsung ditunjuk serta diangkat lalu ditetapkan langsung oleh presiden untuk masa jabatan selama 5 tahun“. Pungkas Velix selaku kepala Bappenas.

Adapun kewenangan pihak pemerintah untuk daerah khusus IKN yakni mencakup semua urusan pemerintahan kecuali dalam urusan politik luar negeri, moneter, yustisi, pertahanan dan keamanan, agama, dan fiskal nasional,