June 18, 2021
mudik jalur udara

Aturan Terbaru Larangan Mudik Tahun 2021

Pemerintah sudah menetapkan larangan mudik lebaran kepada seluruh masyarakatnya. Aturan tersebut tercantum pada Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan Covid-19. Namun, sebelumnya pemerintah sudah merilis addendum untuk mengatur tentang penambahan aturan perjalanan baik sebelum dan sesudah Lebaran tiba. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir penyebaran virus corona karena adanya mobilitas masyarakat yang akan meningkat ketika masa Lebaran 

Larangan tersebut berlaku pada seluruh moda transportasi udara, laut, dan juga darat. Namun, ada beberapa perjalanan yang akan diizinkan oleh pemerintah tetapi dengan persyaratan yang sangat ketat. Berikut ini beberapa aturan perjalanan di masa Lebaran 6 hingga 17 Mei tahun 2021. 

Transportasi Udara 

Larangan sementara untuk menggunakan transportasi udara ini berlaku untuk seluruh angkutan udara bukan niaga maupun angkutan udara niaga. Sementara itu, badan usaha udara yang akan melakukan pengecualian bisa menggunakan pengajuan flight approval atau izin penerbangan rute eksisting kepada Dirjen Perhubungan Udara. 

Adapun penerbangan yang akan mendapatkan pengecualian untuk larangan sementara, yakni: 

  • Penerbangan operasional lainnya yang seizin dari Ditjen Perhubungan Udara
  • Penerbangan operasional angkutan udara perintis 
  • Penerbangan operasional angkutan kargo 
  • Penerbangan operasional untuk para penegak hukum, pelayanan darurat, dan ketertiban
  • Penerbangan operasional yang dikhususkan untuk repatriasi atau yang melakukan untuk pemulangan warga negara asing maupun WNI 
  • Penerbangan operasional untuk kedutaan besar, konsulat asing, konsulat jenderal, dan perwakilan organisasi internasional di Indonesia 
  • Penerbangan yang mengangkut pimpinan lembaga tinggi negara RI dan juga tamu kenegaraan

Transportasi Laut

mudik jalur laut

Larangan mudik juga yang telah ditetapkan oleh moda transportasi jalur laut. Walaupun begitu, pemerintah akan terus menyediakan layanan kapal laut ini untuk pekerja migran Indonesia yang sedang dalam keadaan mendesak untuk kembali pulang ke Indonesia. 

Adapun kapal penumpang yang akan dikecualikan untuk periode larangan mudik ini seperti berikut: 

  • Kapal penumpang bisa diizinkan beroperasi hanya untuk mengangkut logistik yang meliputi barang penting dan juga barang pokok, seperti peralatan medis, obat-obatan, dan juga barang esensial lainnya yang diperlukan untuk daerah dalam hal jumlah kapal kargo yang melayani untuk ke suatu daerah tidak mencukupi. 
  • Kapal penumpang yang melayani transportasi secara rutin untuk pelayaran di daerah perintis dan juga daerah tertinggal, terluar, terpencil serta daerah perbatasan. 
  • Kapal penumpang yang melayani transportasi antar pulau khususnya untuk Polri, TNI, ASN dan juga tenaga medis yang sedang menjalankan tugas. 
  • Kapal penumpang yang melayani transportasi secara rutin untuk pelayaran lokasi terbatas dalam satu kabupaten, satu kecamatan, dan satu provinsi dengan persyaratan dan ketentuan pelayaran yang dilakukan antar pulau dan pelabuhan dalam wilayah tersebut 4. 
  • Kapal penumpang yang melayani pemulangan anak buah kapal WNI yang bekerja pada kapal niaga atau kapal pesiar yang dioperasikan oleh perusahaan asing. 
  • Kapal penumpang yang melayani pemulangan tenaga kerja Indonesia, pekerja migran Indonesia atau WNI yang terlantar dari pelabuhan negara perbatasan. 

Terdapat sanksi tegas untuk para operator jika melanggar peraturan tersebut dan sanksinya berbentuk pencabutan izin SIUPAL, tidak diberikan pelayanan di pelabuhan, atau bisa juga sesuai dengan peraturan yang ada di perundang-undangan. 

Transportasi Darat 

Larangan mudik yang berlaku untuk moda transportasi darat yang dilarang ketika mudik yaitu berupa kendaraan bermotor umum dengan jenis mobil penumpang dan jenis bus. Larangan tersebut juga berlaku untuk kendaraan bermotor pribadi, perseorangan, dengan jenis penumpang bus, mobil, dan sepeda motor. 

Sementara itu, terdapat pengecualian untuk orang-orang yang mempunyai kepentingan mendesak ketika lebaran, seperti: 

  • Pelayanan kesehatan darurat
  • Orang dengan kepentingan melahirkan (maks 2 orang pendamping)
  • Ibu hamil (dengan 1 orang pendamping)
  • Kunjungan duka jika ada salah satu dari anggota keluarga meninggal
  • Kunjungan keluarga sakit 
  • Orang yang bekerja atau melakukan perjalanan dinas, seperti pegawai BUMN/BUMD, TNI, Polri, ASN, atau pegawai swasta yang dilengkapi dengan surat tugas dengan tanda tangan pimpinan. 

Ada juga pengecualian kendaraan yang diperbolehkan untuk beroperasi dan melakukan perjalanan, seperti: 

  • Kendaraan yang membawa repatriasi para pekerja imigran Indonesia, WNI, mahasiswa atau pelajar yang berasal dari luar negeri, dan juga pemulangan kembali untuk orang yang memiliki alasan tertentu oleh pemerintah ke daerah asal yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
  • Kendaraan untuk kesehatan darurat, ibu hamil dan keluarga intinya akan mendampingi 
  • Kendaraan pemadam kebakaran, mobil jenazah, ambulan, mobil barang dan tidak membawa penumpang
  • Kendaraan dinas operasional petugas jalan tol 
  • Kendaraan dinas operasional, berplat dinas Polri atau TNI 
  • Kendaraan pimpinan lembaga tertinggi negara RI

Jika ada masyarakat yang melanggar persyaratan atau aturan ini, maka mereka akan dikenakan sanksi dengan memutar balik atau juga sesuai dengan ketentuan yang telah ada di Undang-Undang. 

Itulah beberapa aturan larangan mudik yang harus kamu ketahui, semoga pembahasan diatas bisa membantu kamu dan pembaca yang lainnya.