May 9, 2021
aturan baru pemerintah dalam pengajuan KUR

Butuh Modal Pinjaman Untuk Usaha? Simak Syarat dan Ketentuannya

kknews.org – Membangun bisnis memang membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga tak jarang sebagian orang mengajukan pinjaman untuk modal usaha. Salah satu pinjaman yang paling banyak digunakan oleh pelaku usaha adalah KUR atau Kredit Usaha Rakyat. Dimana kredit tersebut diberikan oleh bank sebagai modal pinjaman kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Lantas, apa saja persyaratan dan ketentuan untuk mendapatkan KUR? Yuk simak disini.

Syarat dan Ketentuan Memperoleh KUR Serta Penyalurannya

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dirancang untuk bisa membantu berbagai jenis usaha yang meliputi seluruh bentuk usaha, terutama usaha yang bergerak di bidang usaha produktif seperti pertanian, perindustrian, kehutanan, perikanan dan kelautan, serta jasa keuangan simpan pinjam. Selain untuk memajukan Usaha Kecil Menengah (UKM) nasional, program tersebut juga diharapkan mampu memberikan lapangan pekerjaan untuk para pencari kerja.

modal pinjaman usaha

Perlu diketahui, dalam mengajukan pinjaman KUR terdapat limit yang cukup besar yakni mencapai Rp 500 juta yang tergantung pada seberapa luas jangkauan usaha milik pemohon. Dimana limit tersebut dengan rincian KUR mikro memiliki limit plafon kredit maksimal Rp. 20 juta, KUR ritel memiliki limit plafon kredit antara Rp. 20 juta hingga Rp. 500 juta, dan KUR linkage memiliki limit plafon kredit maksimal Rp. 2 miliar.

Setiap orang bisa mengajukan permohonan KUR, baik itu permohonan langsung maupun tidak langsung. Jika permohonan KUR dilakukan secara langsung, maka pelaku bisnis bisa mendatangi pihak penyalur KUR di kantor cabang atau kantor cabang pembantu bank pelaksana. Sedangkan pengajuan tidak langsung, maka KUR bisa diakses melalui penyalur lain seperti Lembaga Keuangan Mikro dan KSP/ USP Koperasi.

Baca Juga : Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Menghambat Penyebaran Covid-19

Pengajuan KUR secara tidak langsung juga bisa dengan ikut kegiatan linkage program yang bekerjasama dengan bank pelaksana. Beberapa bank yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyalurkan KUR diantaranya ada BRI, Mandiri, BNI, Syariah Mandiri, BTN, BUKOPIN, dan Bank Pemerintah Daerah. Namun, agar pengajuan KUR disetujui maka setiap pemilik usaha wajib memenuhi seluruh syarat dan ketentuan terlebih dahulu.

Syarat dan ketentuan pengajuan sangat sederhana, seorang wirausaha paling tidak sudah membuka usaha miliknya minimal 6 bulan. Tetapi pastikan bahwa usaha tersebut berjalan secara terus menerus alias tidak sekalipun berhenti di tengah tengah. Jika syarat dan ketentuan utama telah dipenuhi, maka pemilik bisnis bisa mengajukan permohonan KUR ke bank penyalur.

menyiapkan dokumen persyaratan

Saat mengajukan KUR, maka pemohon harus mengajukan surat permohonan KUR kepada pihak bank penyalur yang dilengkapi dengan dokumen seperti legalitas usaha atau perjanjian usaha, serta catatan keuangan dan sebagainya. Jika pemohon sudah melengkapi berkas yang diperlukan, maka pihak bank akan mengevaluasi dan menganalisis kelayakan usaha berdasarkan permohonan pemilik bisnis.

Jika bank menganggap usaha tersebut layak, maka permohonan akan disetujui. Kemudian keputusan pemberian KUR sepenuhnya menjadi kewenangan pihak bank. Setelah itu, antara pihak bank dan pemohon KUR harus mendatangani surat perjanjian kredit ataupun dana pembiayaan. Selanjutnya, pihak pemohon wajib membayar angsuran hingga lunas sebagai kewajiban pengembalian dana pinjaman KUR.

Aturan Baru Dari Pemerintah Mengenai Pengajuan KUR

KUR sebenarnya diluncurkan oleh Presiden sudah lama, yakni sejak 5 november 2007 lalu. Seiring dengan berjalannya waktu, pemerintah selalu mengeluarkan aturan aturan baru terkait dengan KUR. Belum lama ini, pemerintah kembali menambahkan aturan baru yang perlu dipatuhi oleh pelaku bisnis yang akan mengajukan KUR. Dimana peraturan pengganti tersebut efektif mulai 1 januari 2018.

Peraturan tersebut meliputi penurunan tingkat suku bunga KUR yang semula ditetapkan dari 9 persen menjadi 7 persen per tahun, calon penerima KUR haruslah berbentuk kelompok usaha, terdapat skema KUR khusus, ada skema KUR multisektor, kemudian ada pengaturan minimum porsi penyaluran KUR pada sektor produksi, juga ada mekanisme yarnen atau pembagian kredit setelah panen dan grace period.

aturan baru pemerintah dalam pengajuan KUR

Kemudian juga ada perubahan istilah yakni KUR ritel menjadi KUR kecil, terdapat plafon KUR sektor produksi dan di luar sektor produksi, penyaluran KUR bisa bersamaan dengan kredit lain yang sebelumnya telah diperbolehkan, adanya struktur biaya KUR penempatan TKI, diluncurkannya KUR untuk masyarakat di daerah perbatasan, serta adanya KUR untuk optimalisasi Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Tidak hanya aturan baru, nantinya Komite Kebijakan juga akan menetapkan besaran plafon baru KUR untuk setiap bank dan lembaga penyalur KUR dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sehingga dengan adanya aturan baru tersebut, pemerintah berharap jika kebijakan KUR dapat dilaksanakan dan diterapkan lebih maksimal.

Itulah beberapa informasi mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari pemerintah. Dimana untuk bisa mendapatkan KUR, pelaku usaha perlu untuk mengetahui syarat dan ketentuan yang sebelumnya telah ditetapkan. Meskipun mudah dan cepat dalam mendapatkan pinjaman, namun KUR tetaplah kredit yang harus dipertanggungjawabkan. Untuk itu, ada baiknya dipikirkan matang matang sebelum mengambil KUR.