December 6, 2021
vonis juliari batubara

Vonis Penjara Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara

Ekonomi yang hancur dan sulitnya untuk bangkit membuat suasana pandemi Covid 19 semakin mencekam. Ditambah lagi dengan para pejabat yang tidak memperdulikan nasib rakyatnya dan hanya fokus mementingkan dirinya sendiri. Hal ini dapat dilihat dari tindakan Juliari Batubara yang menyelewengkan dana bantuan sosial Covid 19 sebesar 32,48 M.  

Mantan Menteri Sosial Indonesia tersebut terbukti secara sah dan telah dilakukan tipikor mengenai kasus korupsi yang dilakukannya. Kasus ini mencuat ke publik dan menjadi trending topik di beberapa lini media sosial. Karena telah menyalahgunakan wewenang dan mengambil yang bukan haknya. Nah, bagaimana perkembangan kasusnya? Yuk kita bahas. 

Hukuman 12 Tahun Penjara 

Juliari Batubara telah menerima keputusan vonis selama 12 tahun penjara, keputusan ini sudah final dan ada penambahan kurungan setahun lagi. Pada tahap ini, mantan mensos menerima hasil tersebut dan pihak KPK juga tidak lagi mengajukan banding atas permasalahan tersebut, oleh karena itu, kasus tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Kondisi ini sudah tidak ada banding,karena sebelumnya terdakwa dijatuhi selama 11 tahun penjara. Tapi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memutuskan untuk menjatuhkan terdakwa dengan kurungan 12 tahun dan denda sebesar 500 juta rupiah dengan subsider 6 bulan lamanya. 

Sebelumnya memang pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) dikurung selama 11 tahun dan denda yang sama dengan hasil putusan yang sudah final. Selain itu, tuntunannya pun meminta Juliari harus ditambah hukumannya berupa pembayaran uang pengganti sebesar 14,5 Miliar dan harus dilunasi selama 1 bulan lamanya. 

Tuntunan ini untuk membuat pelaku harus menggantinya dengan kekuatan hukum yang tetap, jika tidak dipenuhi semua harta benda yang dimiliki akan disita dan apabila tidak mencukupi hukumannya ditambah selama 2 tahun.

Selain itu juga, hakim juga mencabut hak politik terkait dari Juliari Batubara dan tidak bisa lagi menjadi pejabat publik selama hukuman 4 tahun penjara. 

Hasil Putusan Majelis Hakim Penuh Kontra

Melihat hasil yang sudah diputuskan tersebut membuat banyak masyarakat yang kecewa dengan keputusan tersebut. Karena dirasa kurang dan tidak memihak, sehingga membuat banyak kasus korupsi kedepannya akan semakin leluasa. Nah, apa saja hasilnya tersebut? Yuk kita bahas bersama-sama. 

1. Memenuhi Hukuman Mati Keadaan Tertentu 

Banyak pengamat yang memberikan pendapatannya terkait permasalahan korupsi yang menyangkut mensos tersebut. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terdapat pada pasal 2 ayat 2 menjelaskan kalau pidana korupsi dilakukan pada keadaan tertentu, maka pidana mati bisa dijatuhkan. 

Melihat hal ini pengamat mengatakan kalau kasus korupsi yang dilakukan Juliari Batubara itu sudah termasuk dalam kategori aturan yang ada. Sebab, pandemi Covid 19 membuat banyak masyarakat yang mengalami kesusahan dan belum tahu kapan akan selesainya. Oleh karena itu, melihat hasil keputusan yang sudah ada membuat pengamat kecewa atas penegak hukum. 

2. Dinilai Tidak Ksatria

Masyarakat menilai mantan mensos dinilai tidak bersikap ksatria dan menyangkal atas perbuatan yang dilakukan tersebut. Tindakan ini dirasa tidak mencerminkan sosok pemimpin yang tidak menerima mengakui kesalahannya dan jauh dari kata seorang yang menyesali segala tindakan yang dilakukannya tersebut. 

Hal ini membuat banyak masyarakat Juliari Batubara hanya mementingkan dirinya sendiri dan tidak melihat kerugian yang lainnya. Tentunya tindakan ini menjadikan banyak permasalahan yang akan terjadi. Dengan demikian, tindakan tersebut melambangkan kalau mantan kabinet kerja Jokowi ini hanya berani berbuat, namun tidak berani bertanggung jawab atas tindakannya.

3. Keadaan Darurat

Kasus korupsi yang dilakukannya ini benar-benar tidak berperikemanusian, karena di tengah krisis dan keadaan darurat tersebut membuat banyak masyarakat yang mengalami dampaknya. Banyak warga yang meminta untuk langsung dihukum mati saja, karena menambah beban yang semakin besar dan tidak berkontribusi besar untuk membantu penyelesaiannya. 

Namun, kenyataannya berbanding terbalik dengan hasil keputusan yang diberikan. Masyarakat tetap saja kesusahan dan terpidana korupsi tidak memikirkannya lagi. Kedepannya permasalahan ini tidak lagi ada dan membuat Indonesia bisa bersih dari tindakan korupsi yang sangat merugikan tersebut. 

4. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Bullyan Masyarakat

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) memutuskan kalau hukuman yang diberikan ke Juliari Batubara atas dasar bullyan masyarakat, sehingga hukuman jauh lebih diringankan dan menjadi korban. Namun, permasalahan ini pihak dari MAKI atau Masyarakat Antikorupsi Indonesia menilai sudah seharusnya hal tersebut bukan lagi menjadi pertimbangan. 

Karena, pelaku korupsi jauh lebih menyengsarakan masyarakat luas dan sudah sepatutnya mendapatkan cacian serta hinaan yang ada dari publik. Hal inilah yang harus menjadi permasalahan yang ada, sehingga pertimbangan tersebut sangat melukai masyarakat. 

Nah, itulah beberapa penjelasan lengkap mengenai vonis yang terjadi pada mantan Menteri Sosial Indonesia yaitu Juliari Batubara.